Raskin Tinggi dan BLSM Tidak Tepat Sasaran, Massa TPK Demo Bupati

MLM Peristiwa

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Bantuan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat desa banyak tidak tepat sasaran dan tidak terlaksana dengan baik. Seperti harga tebusan beras miskin (raskin) yang tinggi di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) Kabupaten Musi Rawas, diantaranya Desa simpang Gegas Temuan dan Muara Kati Baru II harga raskin Rp 50 ribu/15 kg.

Desa Rantau Bingin dan Muara Kati Baru I, Rp 60 ribu/15 kg, padahal harga raskin dari titik retribusi atau desa/kelurahan Rp 1.600/kg. Demikian ungkap Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Pemuda dan Masyarakat TPK, Darhan saat orasi di Kantor Bupati Musi Rawas, Selasa (12/01/2016).

Menurut Darhan, Raskin sudah jadi bisnis Pemerintah Desa. Raskin harganya masyarakat miskin tidak beli/tebus sehingga raskin banyak dibeli oleh masyarakat dalam kategori mampu.

Selain itu BLSM di TPK banyak tidak tepat sasaran dan jumlah yang tidak sesuai. Seperti di Desa Muara Kati Lama yang menerima cuma 8 kk dengan nilai Rp 400 ribu/kk.

Kejanggalan BLSM dan bantuan keluarga sejahtera diberikan langsung Pemerintah Desa bukan diambil di Kantor Pos dan sekitar 15 persen dari jumlah penduduk sedangkan yang menerima hanya 8 orang.

Untuk kartu KPS, KIS, KIP dan KKS satupun tidak dibagikan ke masyarakat.

“Mengenai dana bangunan yang disalurkan ke desa-desa banyak tidak terlaksana dengan baik. Seperti jalan setapak di Muara Kati Lama, dibangun + 200 m belum 3 bulan sudah hancur.

Diduga bangunan jalan setapak dikerjakan 50 persen, masih banyak belum dikerjakan,” teriak Darhan.

Kami dari Aliansi Pemuda dan Masyarakat TPK, lanjut Darhan, mendesak DPRD dan Bupati agar menurunkan harga raskin tersebut. Kemudian mengkaji ulang atau mengecek langsung bantuan dana ke desa-desa, apakah sudah terlaksana atau belum.

Puluhan massa yang demo ke Kantor DPRD Kabupaten Musi Rawas dan Bupati tersebut mengancam akan melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih besar bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. 4 point tuntutan tersebut diantaranya :

1. Mendesak DPRD dan Bupati bertindak tegas atas tingginya harga raskin di TPK.

2. Memastikan bantuan dana BLSM tepat sasaran, memberikan kartu KPS, KIS, KKS dan KIP untuk masyarakat miskin.

3. Memastkan bangunan desa terlaksana dengan baik dan sebenarnya.

4. Memeriksa kades, pjs kades atas bantuan pemerintah untuk desa, jangan sampai digunakan untuk kepentingan pribadi.

Massa yang demo tersebut diterima di Kantor Bupati untuk dibahas apa yang menjadi tuntutan Aliansi tersebut. (fs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *