IKPW ‘Setupa’ : Belum ada kelanjutan proses pengajuan IMB Walet

Fokus Walet

MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com – Pasca pengajuan Izian Mendirikan Bangunan (IMB) Penangkar Walet hingga kini belum ada proses lanjutan di Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Musi Rawas.

Hal ini disampaikan Ketua Ikatan Keluarga Petani Walet ‘Setupa’, Wisnu Handoyo kepada Jurnalindependen.com, siang tadi, Senin (09/05/2016). Menurutnya, tidak ada kejelasan dari pengajuan 15 IMB penangkar walet dari pihaknya. Bagaimana mau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kalau menyelesaikan IMB saja tidak becus.

“Sebelumnya kami memang minta keringanan retribusi IMB, berdasarkan Perda No. 20 Tahun 2011 tentang IMB, penetapan tarif retribusi bangunan untuk walet masuk dalam golongan Bangunan Fungsi V dengan tarif Rp 20.000,-/M2. 

Karena kami rasakan berat, tarif retribusi golongan Bangunan Fungsi V sama dengan tower telekomunikasi, padahal kami ini penangkar walet belum tentu menghasilkan, minta keringanan dengan tarif golongan Bangunan Fungsi IV klasifikasi e, Rp 7.500,-/M2.

Kalau bertingkat, pada lantai 2 dihitung tarif 1,5 X lantai 1. Bangunan pada lantai 3 dikenai tarif 2 X tarif lantai 1, sedangkan bangunan pada lantai 4 dan seterusnya dikenai tarif 2,5 X tarif lantai 1,” jelasnya.

Mengenai keberatan kami, lanjut Wisnu Handoyo sudah diajukan ke Bupati, ada aturannya dan tertera pada Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB.

Pada Pasal 28 ayat (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Ayat (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Kemudian Pasal 29 ayat (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Ayat (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Beberapa waktu lalu, Kepala BPMPT melalui Kabid Perizinan, Jhon Merry mengatakan bahwa pihaknya dalam mengurus izin walet berdasarkan aturan yang ada. Tidak ada namanya IMB itu pemutihan, prosedurnya adalah sebelum bangunan berdiri harus mengajukan izin terlebih dahulu, dari pengajuan izin tersebut akan ada kajian teknis dari Pemkab Mura.

“Pemutihan itu tidak ada, kalau mau prosedur sebelum mendirikan bangunan mesti ada IMB. Sebelum IMB dikeluarkan akan ada kajian teknis termasuk mutu bangunan gedung yang akan didirikan, apakah sudah sesuai standar (SNI), karena menyangkut keselamatan penghuni maupun masyarakat sekitar.

Demikian juga, tata ruang wilayah apakah sudah sesuai dan tidak berada di hutan kawasan atau lainnya, bila telah sesuai semua baru bisa diterbitkan IMB.

Kenyataan gedung sudah lama berdiri, baru mau mengajukan IMB. Demikian juga mengenai tarif retribusi IMB, kami mengacu kepada aturan yang ada dan tidak bisa dikurangi,” kata Jhon Merry. (fs)

Berita Terkait :

IKPW Bersikukuh Tidak Akan Bayar Tarif IMB Fungsi V

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *