Sanksi PNS Bolos Diharapkan Transparan

Hukum

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Hingga kini belum diketahui sanksi apa bagi PNS yang bolos ketika masuk dari libur Idul Fitri. Seperti halnya di Kabupaten Musirawas, ada beberapa PNS yang bolos bahkan hingga hari ini belum masuk kerja karena perpanjang masa libur, padahal pimpinan SKPD bersangkutan tidak mengizinkan.

Plt Kepala BKPP melalui Kabid Penegakan Disiplin dan Penghargaan Pegawai, Rusdianto ditemui Kamis (14/07/2016) dikantornya mengatakan bahwa sidak awal masuk Senin lalu untuk mengecek absensi pegawai, sesuai edaran MenPAN dan RB akan memberikan sanksi bagi PNS yang bolos kerja, karena libur dikira sudah cukup.

“Tapi maaf mengenai hal ini sebaiknya konfirmasi ke Sekretaris atau langsung ke Kaban karena belum sampai ke kami, Beliau yang biasa menangani,” kata Rusdianto.

Sementara itu, pihak Inspektorat belum bisa dikonfirmasi karena terlihat sibuk dan belum bisa melayani.

Menanggapi tentang disiplin PNS ini, Ketua DPD LSM Kriksi Kabupaten Musirawas, Jhonsoni berharap agar Bupati maupun Sekda dapat lebih tegas memberikan hukuman bagi PNS yang tidak disiplin. Bila memang sanksi harus diberikan oleh MenPAN dan RB harus benar-benar diterapkan.

“Kami berharap sanksi tegas diberikan bagi PNS yang bolos belum masuk kerja setelah libut Idul Fitri. Namun disayangkan selama ini, sanksi yang diberikan atasan PNS yakni Bupati Musirawas terkesan tidak transparan dan tidak diketahui publik, sehingga diragukan ketegasannya.

Seperti hasil tes urine Kades, kasus dugaan pemalsuan tanda tangan bupati dan lainnya hingga kini tidak diketahui publik, mestinya diumumkan biar lebih transparan,” harapnya. (fsl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *